Merayakan demokasi dilakukan dengan berbagai cara. Semua berbicara apa saja. Tanpa sensor, tanpa editor. Sesuatu yang sebenarnya sehat atas nama demokrasi. Sebagian menyebutnya sebagai  partisipasi publik. Namun juga berakibat pada munculnya kelompok yang dominan.  Maka hadirlah demokrasi prosedural yang hanya sebagai sistem politik tapi tanpa nilai dasar. 

Pluralisme dan empati ternafikan. Lalu muncullah serangan terhadap demokrasi yang salah satunya dengan jargon agama (teologis). Dari FPI, misalnya.  Lalu apa agenda FPI? Benarkah Ormas ini tak punya agenda? Satu analisis menyebut  FPI justru dipakai oleh pihak lain. Habib Rizieq, imam besarnya, disebut tidak mendapat apa-apa dari semua yang dilakukannya selama ini. Tapi benefit (politik) justru didapatkan oleh "mereka-mereka" dari apa yang dilakukan oleh Habib Rizieq. "FPI dan tokoh-tokohnya hanya wayang dari sebuah kepentingan besar yang memiliki agenda-agenda kekuasaan dengan menggunakan Habib Rizieq". Nah...lho.  Problem FPI adalah tindakan main hakim sendiri yang sebenarnya juga tidak ujug-ujug berdiri sendiri.  

Kerumitan semakin memuncak sebab penyelesaian problem yang dilakukan terhadap organisasi semacam FPI atau bahkan terhadap Habib Rizieq bukan penyelesaian hukum, tapi politik. Saksikan diskusi dengan Abdul Mu'ti, Sekum sekaligus intelektual Muhammadiyah. Sebuah diskusi yang gurih dan mencerahkan. Membahas banyak hal. Tentang demokrasi, FPI, peran negara, metode soft ala Muhammadiyah, parpol berbasis Islam yang malah berjarak dengan Ormas Islam, dan banyak lagi.